Baznas Kabupaten Semarang Diharapkan Mengoptimalkan Peran Pengentasan Kemiskinan

UNGARAN, BAZNAS — Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Semarang diharapkan lebih optimal mengambil peran penting dalam pengentasan kemiskinan dan masalah sosial di Kabupaten Semarang.

Hal itu terungkap saat Rapat Koordinasi Penguatan Program Pemberdayaan Baznas yang digelar di Ruang Rapat Dharma Satya, Gedung B, Lantai 2, Setda Kabupaten Semarang, Senin 16 Juni 2025.

Ketua Baznas Kabupaten Semarang, Khadziq Faisol, menyampaikan, Baznas tengah melaksanakan serangkaian program pendayagunaan dan distribusi dana ZIS (zakat, infaq, dan sedekah) untuk mendukung Pemkab Semarang dalam rangka pengentasan kemiskinan.

Dalam rinciannya, Baznas tengah menyalurkan dana ZIS untuk mendukung bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, penguatan usaha mikro, hingga penanggulangan kemiskinan dan masalah kemanusiaan.

Target pengumpulan ZIS dan DSKL (dana sosial keagamaan lainnya) mencapai Rp 7,8 miliar pada tahun 2025, dan realisasi hingga Mei 2025 mencapai Rp 2,39 miliar. 

Sementara penyalurannya per Juni diberlakukan untuk empat program besar, yaitu Kabupaten Semarang Cerdas, Kabupaten Semarang Sehat, Kabupaten Semarang Makmur, dan Kabupaten Semarang Peduli dengan total anggaran Rp350 juta.

Selain itu, Baznas juga tengah berupaya untuk menjangkau penerima yang lebih luas, mulai dari siswa miskin, kalangan disabilitas, penerima pelayanan kesehatan, penerima pelatihan keterampilan dari kelompok pengangguran terbuka, hingga masyarakat terdampak bencana. 

Dalam upayanya itu, Baznas sangat berharap dukungan dari semua kalangan untuk dapat melipatgandakan jumlah muzaki dari kalangan ASN, TNI, Polri, dan swasta. 

Jika hal itu bisa direalisasikan potensinya mencapai lebih dari 11.566 muzaki, yang dapat memberikan kontribusi zakat hingga lebih dari Rp 15 miliar per tahun.

“Baznas diberi kewenangan oleh pemerintah daerah untuk turut melaksanakan program yang tengah berjalan, sehingga sinergi dan koordinasi lebih maksimal dan sasaran lebih luas. Jangan terjadi duplikasi penerima dan harus satu data yang diterima, yaitu data resmi dari pemerintah daerah,” ujar Sekda Pemkab Semarang, Djarot Supriyoto.

Djarot juga meminta Baznas lebih menjaga transparansi, koordinasi, dan sinergi, sehingga penanganan pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih cepat dan merata. 

“Kami tengah menunggu peran Baznas untuk turut menjawab masalah kemiskinan dan masalah sosial yang tengah terjadi,” katanya.

Selain Djarot, sejumlah kepala OPD juga memberikan masukan mengenai sinergi, koordinasi, dan integrasi data penerima manfaat. 

Dinas Sosial, misalnya, menyampaikan perlunya integrasi data disabilitas dan penerima manfaat, sehingga penyaluran lebih tepat sasaran. 

Barenlitbangda juga meminta sinkronisasi data mengenai stunting, kemiskinan ekstrem, dan data sosial lainnya.

BPBD juga menyatakan kesiapannya bersinergi, misalnya dengan melibatkan perwakilan Baznas di tim TRC (Tim Reaksi Cepat) saat terjadi bencana, sehingga proses penanggulangan lebih maksimal.

Selain itu, perwakilan dari Kecamatan Bawen juga meminta Baznas lebih hati-hati dan transparan sesuai syariat, agar kepercayaan muzaki terjaga. 

Dalam tanggapannya, Khadziq Faisol menyatakan, BAZNAS selalu memperhatikan aspek syariah, keamanan, dan kepatutan penggunaan dana ZIS.

Rapat tersebut juga menyepakati perlunya pertemuan teknis mengenai sinkronisasi dan integrasi data yang lebih rinci, sehingga Baznas dapat lebih maksimal turut mendukung visi dan misi pemerintah daerah. 

“Keberhasilan pengentasan kemiskinan bukan kerja satu instansi, tapi kerja bersama. Baznas harus mewarnai proses tersebut, tanpa melalaikan kepatutan dan syariat, demi masyarakat yang lebih sejahtera,” pungkas Djarot.(sm)